Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (458.42 KB, 32 trang )
Akuntansi Pemerintah Daerah
BAB
7
6
AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari bab ini, seharusnya Saudara
bisa:
Menjelaskan ruang lingkup dan karakteristik
akuntansi pemerintah daerah
Memahami siklus akuntansi pemerintah
daerah
Melakukan pencatatan dan penyusunan
laporan keuangan pemerintah daerah
For wise words
97
Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik
BAB VII
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
A. Ruang Lingkup dan Karakteristik Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem akuntansi pemerintah daerah didasarkan pada peraturan perundangan
sebagai berikut:
1. Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang
No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang
No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000
4. Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002
Karakteristik akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah mencakup 3 hal:
1. Akuntabilitas, yakni mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
(khususnya keuangan) serta pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka
pencapain tujuan yang telah ditetapkan melalaui laporan keuanagan secara
periodik.
2. Manajerial, yakni menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk
perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan
pengendalian yang efektif atas aset, hutang dan ekuitas dana.
3. Transaparansi, yakni menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi
masyarakat dalam rangka mewujudakn penyelenggaraan pemerintah yang
baik.
Asumsi dasar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah mencakup hal-hal berikut:
1. Basis Kas, yakni pendapatan diakui pada saat dibukukan pada kas daerah dan
belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas daerah.
2. Asas universalitas, yakni semua pengeluaran harus tercantum dalam
anggaran.
3. Asas bruto, yakni tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
Artinya setiap penerimaan dicatat seluruhnya dalam pos penerimaan
denganjumlah kotor, tidak dikurangkan dari pengeluaran, sehingga informasi
total penerimaan dan total pengeluaran akan selalu tersedia.
4. Dana Umum, yakni unit pengelola APBD merupakan entitas fiskal dan
akuntansi yang mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan
pengeluaran daerah, termasuk aset, huatang dan ekuitas dana. Setiap dana
yang
digunakan
untuk
membiayai
kegiatan
khusus
dan
dipertanggungjawabkan secara khusus merupakan bagian tak terpisahkan
dari Dana Umum atau APBD.
98
Akuntansi Pemerintah Daerah
Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah.
Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat
pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai
dengan batasan peraturan yang ada. Sehingga, entitas pelaporan keuangan
pemerintah daerah terdiri dari:
1. Pemerintah Daerah secara keseluruhan yang merupakan badan eksekutif
daerah.
2. DPRD, Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota, Dinas dari pemerintahan
daerah
Propinsi/ Kabupaten/ Kota
dan
lembaga
teknis
daerah
Propinsi/ Kabupaten/ Kota.
Penetapan unit instansi sebagai entitas akuntansi pemerintah daerah didasarkan
pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas
suatu fungsi, dimana dinas merupakan suatu unit kerja yang paling mendekati
gambaran suatu fungsi kepemerintahan terrtentu.
Klasifikasi Perkiraan.
Bagan perkiraan standar diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan akuntansi
sehingga memungkinkan perlakukan akuntansi yang seragam dan konsisten, dan
kemudian dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
Klasifikasi perkiraan dan pengkodeannya diperlukan untuk memfasilitasi konsolidasi
kinerja keuangan pemerintah daerh dan untuk menyelaraskan akuntansi keuangan
pemerintah daerah dengan sistem statistik keuangan internasional dalam konsep
Government Finance Statistics (GFS). Menurut GFS Manual, anggaran negara
diklasifikasikan menurut fungsi, dan akan dirinci kedalam sub fungsi, program dan
kegiatan untuk masing-masing tingkatan organisasi, sehingga bagan perkiraan
standar disesuaikan dengan klasifikasi anggaran tersebut.
B. Siklus Akuntansi Pemerintah Daerah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Akuntansi Anggaran
Akuntansi Realisasi Anggaran
Pencatatan di Buku Besar dan Buku Pembantu
Pembuatan Neraca Percobaan
Penyusunan Jurnal Penyesuaian dan Penutup
Penyusunan Laporan Keuangan
C. I lustrasi Transaksi
1. Akuntansi Anggaran
Penjurnalan pada akuntansi keuangan pemerintah daerah dimulai pada saat APBD
disahkan oleh DPRD dan dituangkan dalam bentuk Perda serta dikeluarkannya
Surat Ketetapan Otorisasi (SKO) atau Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) atau
allotment.
Dimisalkan, suatu unit pemerintah daerah mempunyai data anggaran yang telah
disahkan oleh DPRD sbb:
99
Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik
No
1
2
3
4
5
Keterangan
Pendapatan :
- Pendapatan Pajak Daerah
- Pendapatan Retribusi Daerah
Jumlah Pendapatan
Belanja :
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal :
- Belanja Gedung & Bangunan
- Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan
Jumlah Belanja
Surplus/ Defisit Tahun Berjalan
Pembiayaan :
Penerimaan Pembiayaan :
- Penggunaan SiLPA
- Pinjaman Dalam Negeri
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan :
- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada
Pem.erintah Pusat
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto
APBD
(dalam Rp)
OKA
(dalam Rp)
250.000.000
135.000.000
385.000.000
255.000.000
140.000.000
395.000.000
95.000.000
160.000.000
92.500.000
155.000.000
105.000.000
30.000.000
390.000.000
(5.000.000)
104.000.000
29.500.000
380.000.000
15.000.000
1.500.000
20.000.000
20.500.000
1.000.000
19.000.000
20.000.000
15.500.000
15.500.000
15.500.000
5.000.000
15.500.000
4.500.000
Dari data-data tersebut, diketahui bahwa dalam APBD yang telah disahkan,
Anggaran Belanjanya melebihi Anggaran Pendapatannya sehingga timbul Defisit
yaitu sebesar Rp 5.000.000,00. Untuk menutupi defisit, Pemda tersebut
merencanakan akan menggunakan SiLPA dan pinjaman dalam negeri, misalnya
dari perbankan. Penerimaan pembiayaan ini setelah dikurangi dengan kewajiban
pembayaran pokok pinjaman kepada Pemerintah Pusat tercermin dalam
Pembiayan Netto yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- Jumlah inilah yang akan
digunakan untuk menutupi defisit. Tugas akuntan pemerintah adalah melakukan
pencatatan-pencatatan (dalam bentuk jurnal) atas dokumen akuntansi tersebut.
Catatan-catatan yang perlu dilakukan dicontohkan dalam uraian berikut. (Catatan:
angka-angka yang tercantum dalam jurnal-jurnal adalah dalam ribuah rupiah,
untuk kepraktisan)
1) Jurnal pada saat APBD Disahkan.
Pada saat APBD disahkan oleh DPRD, pencatatan yang perlu dilakukan adalah :
• Jurnal Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja :
Estimasi Pendapatan Pajak Daerah ……………………………...
Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah…………………………..
Surplus/ Defisit Tahun Berjalan …………………………………
Apropriasi Belanja Pegawai …………………………………
Apropriasi Belanja Barang & Jasa …………………………..
Apropriasi Belanja Gedung & Bangunan ……………………
Apropriasi Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan ………………
250.000
135.000
5.000
95.000
160.000
105.000
30.000
• Jurnal Pengesahan Pembiayaan
Estimasi Penggunaan SiLPA …… ……………………………...
Estimasi Pinjaman Dalam Negeri …...…………………………..
Apropriasi
Pembyr
Pokok
Pinjaman
Pem
100
1.500
20.000
15.500
Akuntansi Pemerintah Daerah
Pusat..……………
Pembiayaan Netto ………………..…………………………..
2)
5.000
Jurnal pada saat diterbitkan Otorisasi Kredit Anggaran ( OKA) .
OKA yang diterbitkan merupakan alokasi anggaran yang tercantum dalam
APBD kepada unit kerja pengguna anggaran. Dimisalkan, unit kerja pengguna
anggaran adalah Sekretariat Pemda dan Dinas Kesehatan.
• Jurnal Otorisasi Kredit Anggaran (Pendapatan).
Estimasi Pendpt Pajak Daerah yg Dialokasikan – Setda
...……...
Estimasi Pendpt Pajak Daerah yg Dialokasikan – Dinkes
……...
Estimasi Pendpt Retribusi Daerah yg Dialokasikan Setda……..
Estimasi Pendpt Retribusi Daerah yg Dialokasikan – Dinkes
…..
Alokasi Estimasi Pendpt Pajak Daerah ……………………...
Alokasi
Estimasi
Pendpt
Retribusi
Daerah
…………………..
100.000
155.000
40.000
100.000
255.000
140.000
• Jurnal Otorisasi Kredit Anggaran (Belanja).
Alokasi Apropriasi Belanja Pegawai ………………….....……...
Alokasi Apropriasi Belanja Barang & Jasa ……………...……...
Alokasi Apropriasi Belanja Gedung & Bangunan
.......................
Alokasi Apropriasi Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan
…………..
Allotment Belanja Pegawai - Setda …..……………………...
Allotment Belanja Pegawai – Dinkes ………………………..
Allotment Belanja Barang & Jasa – Setda
…………………..
Allotment Belanja Barang & Jasa – Dinkes …………………
Allotment Belanja Gedung & Bangunan – Setda
……………
Allotment Belanja Gedung & Bangunan – Dinkes
….………
Allotment Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan – Setda
………..
92.500
155.000
104.000
29.500
60.000
32.500
105.000
50.000
70.000
34.000
29.500
• Jurnal otorisasi Pembiayaan
Estimasi Pinjaman DN yang Dialokasikan ……………………...
Alokasi Estimasi Pinjaman DN – Setda ……………………..
Alokasi Apropriasi Pemb Pokok Pinj Pem Pusat ……………….
Allotment Pemb Pokok Pinj Pem Pusat ……………………..
20.000
20.000
15.500
15.500
1. Jurnal Penerimaan Kas
Jurnal Penerimaan Kas merupakan buku yang mencatat dan menggolongkan
transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerimaan kas.
101
Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik
Misal, terjadi transaksi-transaksi sebagai berikut :
1) Diterima uang tunai yang berasal dari pajak kendaraan bermotor jenis A-1
sebesar Rp. 25.000.000,00.
2) Diterima uang sebesar Rp. 5.000.000,00 yang berasal dari penerimaan retribusi
daerah yaitu berupa retribusi pasar.
3) Diterima uang sebesar Rp. 30.000.000,00 yang berasal dari bagi hasil Pajak
Bumi dan Bangunan.
Ayat-ayat jurnal atas transaksi-transaksi di atas adalah sebagai berikut :
• Jurnal Penerimaan Kas
Kas di Kas Daerah ……………………….……………………...
Pendapatan
Pajak
Daerah–
Pajak
Kendaraan
………………..
Kas di Kas Daerah ……………………….……………………...
Pendapatan
Retribusi
Daerah
–
Ret
Pasar
…..……………..
Kas di Kas Daerah ……………………….……………………...
Pendapatan Dana Bagi Hasil – PBB ……...…..……………..
25.000
25.000
5.000
5.000
30.000
30.000
2. Jurnal Pengeluaran Kas
Jurnal Pengeluaran Kas merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan
menggolongkan transaksi-transaksi atau kejadian yang mengakibatkan
pengeluaran kas. Misalnya terjadi transaksi sebagai berikut :
(1) Pembayaran gaji pokok pegawai sebesar Rp. 275.000.000,00.
(2) Pembayaran pemakaian listrik kantor kepala daerah bulan Agustus 2003
sebesar Rp. 1.250.000,00
(3) Dibayar biaya perjalanan dinas kepala daerah ke kecamatan sebesar Rp.
2.500.000,00
Ayat-ayat jurnal atas transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Debet : Belanja Pegawai-Gaji Pokok Pegawai 275.000
Kredit :
Kas di Kas Daerah
275.000
2. Debet : Belanja Barang & Jasa-biaya listrik
Kredit :
Kas di Kas Daerah
1.250
3. Debet : Belanja Pegawai -Perjalanan Dinas
Kredit :
Kas di Kas Daerah
2.500
1.250
2.500
3. Jurnal Umum
Disini, jurnal umum dipergunakan untuk mencatat dan menggolongkan
transaksi atau kejadian akuntansi yang tidak mengakibatkan terjadinya
penerimaan atau pengeluaran kas. Contoh dari transaksi tersebut misalnya adalah
pengakuan piutang atau tagihan atas penjualan angsuran, penerimaan hibah atau
donasi berupa aset, klasifikasi utang jangka panjang menjadi utang jangka
102
Akuntansi Pemerintah Daerah
pendek yaitu bagian lancar utang jangka panjang (utang jangka panjang yang
telah jatuh tempo) dan sebagainya.
Dimisalkan, terdapat transaksi sebagai berikut :
1) Dijual kepada pegawai aset berupa motor dengan harga Rp. 2.250.000,00.
Pelunasan atas penjualan tersebut dibayar secara angsuran.
2) Diterima donasi berupa seperangkat Komputer dari Pemerintah Pusat senilai
Rp. 25.000.000,00.
Dari transaksi-transaksi tersebut di atas, ayat-ayat jurnal yang harus dibuat
dalam Jurnal Umum adalah sebagai berikut :
1) a. Debet: Tagihan Penjualan Angsuran
2.250
Kredit:
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
b. Debet: Diinvestasikan dalam Aset Tetap
2.250
Kredit: Peralatan dan Mesin
2)
Debet: Peralatan dan Mesin
Kredit: Diinvestasikan dalam Aset Tetap
2.250
2.250
25.000
25.000
Dalam situasi tertentu, dapat saja lebih dari dua rekening yang dipengaruhi
oleh suatu transaksi. Apabila terdapat transaksi sedemikian rupa, maka tidak
perlu dibuat catatan per ayat jurnal tapi dapat dilakukan sekaligus yang disebut
dengan ayat jurnal gabungan.
Dimisalkan, terdapat transaksi sebagai berikut :
-
Pembayaran
Pembayaran
Pembayaran
Pembayaran
honor pegawai harian
biaya pemakaian listrik
bantuan bencana alam
bantuan sosial ke panti asuhan
Jumlah
Rp.
750.000,00
Rp. 9.000.000,00
Rp. 45.000.000,00
Rp. 7.000.000,00
Rp. 61.750.000,00
Atas transaksi tersebut di buat ayat jurnal gabungan pada jurnal pengeluaran kas
sebagai berikut :
Debet :
Kredit :
Belanja Pegawai - Honor Pegawai
Belanja Barang & Jasa - Biaya Listrik
Belanja Tak Tersangka
Belanja Bantuan Sosial
Kas di Kas Daerah
750
9.000
45.000
7.000
61.750
Pencatatan Transaksi dan Posting ke Buku Besar
Untuk lebih dipahami mengenai proses akuntansi, di bawah ini akan diberikan
ilustrasi mengenai pembuatan ayat jurnal dan pencatatannya ke dalam jurnal serta
posting ke dalam buku besar. Ilustrasi … mengasumsikan transaksi-transaksi yang
terjadi pada suatu pemerintah daerah.
I lustrasi ….. Transaksi-transaksi yang terjadi pada Pemerintah Daerah
103
Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik
No
Tanggal
1
Keterangan
Jumlah (Rp)
Dibayar :
- Gaji pegawai bulan Oktober 20X1
- Tunjangan Keluarga
- Tunjangan jabatan
- Tunjangan Fungsional
- Tunjangan Beras
- Tunjangan PPh
Diterima penerimaan pajak dari Hotel Melati
Dibeli tunai kendaraan Minibus untuk operasional kantor
berupa minibus Kijang
Diterima pinjaman dari Pemerintah Pusat dengan jangka
waktu pelunasan 4 tahun
Dibeli persediaan ATK dari toko ‘Baru’
Diterima pajak Hiburan-tontonan sesuai SKP
Dibayar biaya listrik bulan September 20X1
Diterima pendapatan dari pajak pengambilan bahan galian
golongan C
Dibayar 100 % pembelian tanah dan bangunan dengan
rincian harga :
- Nilai Tanah
- Nilai bangunan
Diterima retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda
Penduduk (KTP)
Dibayar kepada Bank Dunia, cicilan pinjaman luar negeri
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100.000.000,00
25.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
12.500.000,00
7.500.000,00
12.500.000,00
130.000.000,00
5.000.000.000,00
5.250.000,00
13.000.000,00
3.750.000,00
4.100.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
2.250.000,00
175.000.000,00
12
Dibeli tunai inventaris kantor berupa meja kerja 1/ 2 biro
sebanyak 10 unit
Dibayar cicilan atas penjualan rumah dinas
Diterima pembayaran pajak Reklame luar ruang
Pajak hotel yang diterima pada tgl. 3/10/ 20X1 sebesar Rp.
12.500.000,00 seharusnya Rp. 12.000.000,00 sehingga
terlalu besar Rp. 500.000,00
13
14
15
4.500.000,00
20.000.000,00
1.500.000,00
500.000,00
Transaksi-transaksi tersebut akan mempengaruhi tiga jenis buku jurnal
seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu Jurnal Penerimaan Kas, Jurnal
Pengeluaran Kas dan Jurnal Umum. Ayat jurnal yang harus dibuat sesuai dengan
transaksi-transaksi yang ada adalah :
No
1
2
3
4
104
Tgl
Ayat Jurnal
Belanja Pegawai-Gaji Pegawai
Belanja Pegawai-Tunjangan Keluarga
Belanja Pegawai-Tunjangan Jabatan
Belanja Pegawai-Tunjangan Fungsional
Belanja Pegawai-Tunjangan Beras
Belanja Pegawai-Tunjangan PPh
Kas di Kas Daerah
Kas di Kas Daerah
Pendapatan Pajak Daerah - Pajak Hotel
Belanja Peralatan dan Mesin
Kas di Kas Daerah
Peralatan dan Mesin
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Kas di Kas Daerah
Debet
Kredit
100.000.000,00
25.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
12.500.000,00
7.500.000,00
180.000.000,00
12.500.000,00
12.500.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
130.000.000,00
5.000.000.000,00
Akuntansi Pemerintah Daerah
Penerimaan
Pusat
Pinjaman
dari
Dana Yang Harus Disediakan untuk
Pembayaran Utang Jangka Panjang
Utang Dalam Negeri-kpd Pemerintah
Pusat
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
5.000.000.000,00
Pemerintah
Belanja Barang & Jasa-Alat Tulis Kantor
Kas di Kas Daerah
Kas di Kas Daerah
Pendapatan Pajak Daerah-Pajak Hotel
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
5.250.000,00
5.250.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
Belanja Barang & Jasa - Biaya Listrik
Kas di Kas Daerah
3.750.000,00
Kas di Kas Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah- Bahan
Galian Golongan C
4.100.000,00
Belanja Tanah
Belanja Gedung & Bangunan
Kas di Kas Daerah
Tanah
Gedung & Bangunan
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Kas di Kas Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah - Biaya
Penggantian Cetak KTP
Peralatan & Mesin
Dinvestasikan dalam Aset Tetap
3.750.000,00
4.100.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
250.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
250.000.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
175.000.000,00
175.000.000,00
Belanja Peralatan & Mesin
Kas di Kas Daerah
4.500.000,00
Peralatan dan Mesin
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
4.500.000,00
Kas di Kas Daerah
Pendapatan
Pajak
Reklame
1.500.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
Daerah-Pajak
Pendapatan Pajak Daerah - Pajak Hotel
Kas di Kas Daerah
1.500.000,00
500.0000,00
500.0000,00
Ayat jurnal yang dibuat tersebut dibukukan ke Jurnal Penerimaan Kas atau
Pengeluaran Kas, Jurnal Umum dan postingnya ke buku besar sampai dibuatnya
buku pembantu dan akan digambarkan di bawah ini.
105
Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik
1. Pencatatan dalam Jurnal Penerimaan Kas
Pencatatan transaksi dalam jurnal ini hanya transaksi yang berhubungan dengan
adanya aliran kas masuk
2. Pencatatan dalam Jurnal Pengeluaran Kas
Pencatatan transaksi dalam jurnal ini hanya transaksi yang berhubungan dengan
adanya aliran kas keluar
3. Pencatatan dalam Jurnal Umum
Pencatatan transaksi dalam Jurnal Umum adalah transaksi-transaksi selain yang
dicatat dalam Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran Kas.
I lustrasi …... Pencatatan ke dalam Jurnal Penerimaan Kas
Pemerintah Kabupaten/ Kota
JURNAL PENERIMAAN KAS
Tanggal
Kode Rek.
Lawan
1.1.1.01.0
1
1.4.1.01.0
1
1.1.1.01.0
1
1.1.1.06.0
1
1.1.2.03.0
1
1.1.4.01.0
3
1.1.1.04.0
1
U r aian
Ref.
Jumlah
(Rp)
Akumulasi
(Rp)
Saldo Awal Oktober 2003 (asumsi)
Pendapatan-PajakHotel Melati
STS-035
12.500.000
1.100.000.000
1.112.500.000
Penerimaan Pinjaman dari Pem.Pusat
NK-001
5.000.000.000
51.112.500.000
Penerimaan Pajak Hotel
STS-036
13.000.000
51.125.500.000
Pendapatan Retribs-Bahan Galian C
STS-037
4.100.000
51.129.600.000
Pendapatan Retribusi-Biaya KTP
STS-038
2.250.000
51.131.850.000
Pendapatan Lain-lain - Rumah Dinas
STS-039
20.000.000
51.151.850.000
Pendapatan-Pajak Reklame
STS-040
1.500.000
51.152.350.000
I lustrasi …... Pencatatan ke dalam Jurnal Pengeluaran Kas
Pemerintah Kabupaten/ Kota
JURNAL PENGELUARAN KAS
Tanggal
1
Kode Rek.
Lawan
2
2.1.1.03.01.1
2.1.1.03.02.1
2.1.1.03.03.1
2.1.1.03.04.1
2.1.1.03.05.1
2.1.1.03.06.1
2.3.9.01.01.1
2.1.2.01.02.1
2.1.2.02.01.1
2.3.1.01.01.1
2.3.6.01.01.1
2.3.12.02.01.
1
1.1.1.01
106
U r aian
Ref.
3
Saldo awal Oktober 2003 (asumsi)
Belanja Peg - Gaji Pokok
Belanja Peg - Tunj. Keluarga
Belanja Peg - Tunj. Jabatan
Belanja Peg - Tunj. Fungsional
Belanja Peg - Tunj. Beras
Belanja Peg - Tunj. PPh
Belanja Peralatan & Mesin-Kendaraan
Belanja Barang & Jasa-ATK
Belanja Barang & Jasa - Biaya Listrik
Belanja Tanah
Belanja Gedung & Bangunan
Belanja Peralatan & Mesin-Komputer
4
SPJ
SPJ
SPJ
SPJ
SPJ
SPJ
SPM-LS
SPJ
SPJ
SPM-LS
Pendapatan
Pajak
DaerahPengembalian Kelebihan Pajak Hotel
SPMP-001
SPJ
Jumlah
(Rp)
5
100.000.000
25.000.000
15.000.000
20.000.000
12.500.000
7.500.000
130.000.000
5.250.000
3.750.000
100.000.000
150.000.000
4.500.000
Akumulasi
(Rp)
6
450.000.000
550.000.000
575.000.000
590.000.000
610.000.000
622.500.000
630.000.000
760.000.000
765.250.000
769.000.000
869.000.000
1.019.000.000
1.023.500.000
500.000
1.023.000.000
-
Akuntansi Pemerintah Daerah
I lustrasi…. Pencatatan ke dalam Jurnal Umum
.
Pemerintah Kabupaten/ Kota
JURNAL UMUM
Tanggal
Kode
Rekening
2
4.3.09.02
6.2.2.01
4.1.04.06
6.2.1.02
4.3.01.01
4.3.06.01
6.2.2.01
4.3.08.07
6.2.2.01
4.3.12.01
6.2.1.01
6.2.1.02
4.1.08.07
4.1.01.01
1.1.1.01
1
U r aian
Ref.
3
Peralatan & Mesin
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Dana YHD utk Pemb. Utang Jk. Pjg
Utang kepada Pemerintah Pusat
Tanah
Gedung & Bangunan
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Peralatan & Mesin
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Peralatan & Mesin
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Tagihan Penj. Angsuran-Rmh Dinas
Pendap. Pajak Daerah-Pajak Hotel
Kas di Kas Daerah
4
BM 01
Debet
(Rp)
5
130.000.000
BM 02
5.000.000.000
BM 04
100.000.000
150.000.000
BM 05
175.000.000
BM 06
4.500.000
BM 07
20.000.000
SPMP
001
500.000
Kredit
(Rp)
6
130.000.000
5.000.000.000
250.000.000
175.000.000
4.500.000
20.000.000
500.000
4. Posting ke dalam Buku Besar
Langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasikan buku besar apa yang
perlu dibuat berdasarkan ayat-ayat jurnal tersebut dan dilakukan posting ke
dalam buku besar yang bersangkutan.
4.1 Posting ke dalam Buku Penerimaan Pendapatan
Pada dasarnya, posting ke dalam buku besar dapat dilakukan secara
harian, mingguan atau bulanan yaitu setelah beberapa transaksi yang sejenis
terkumpul kemudian diikhtisarkan. Hal ini untuk menghindari duplikasi dalam
pencatatan transaksi serta untum menyederhanakan pekerjaan pembukuan
karena rincian transaksi telah tercatat dalam jurnal dan buku pembantu
disamping untuk penghematan sumber daya. Misalnya bila dicatat harian
untuk perkiraan Pajak Daerah dan ada beberapa bukti penerimaan pajak
tersebut dalam sehari maka jumlah total penerimaan hari itu yang di posting
dalam buku besar. Sebagai contoh, misalnya terdapat setoran pajak (STS)
sebesar Rp 100.000,00. Dengan adanya transaksi tersebut maka jumlah yang
di posting ke dalam buku besar cukup sebesar Rp. 100.000,00.
Contoh transaksi yang diposting ke buku besar yang bersangkutan dan
postingnya ke dalam buku besar penerimaan adalah sbb:
I lustrasi ….. Posting ke dalam Buku Besar
BUKU BESAR PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN 20X1
Kode Rekening : 1.1.1.
Nama Rekening : Pendapatan Pajak Daerah
Tgl
Refr.
1
2
JP-14
JP-14
No.
STS
3
0035
0036
Ur ai an
4
Saldo Awal (pindahan)
Penerimaan Pajak Hotel Melati
Penerimaan
pajak
Hiburan
Debit
Rp
5
Kredit
Rp
6
-
12.500.000
Saldo
Rp
7
275.000.000,
287.500.000
107
Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik
JP-14
0037
JP-14
0040
JP-14
SPMP
-01
tontonan
Penerimaan pajak bahan galian
golongan C
Penerimaan Pajak Reklame luar
ruang
Pengembalian kelebihan pendapatan pajak hotel
-
13.000.000
300.500.000
-
4.100.000
304.600.000
-
1.500.000
306.100.000
500.000
-
305.600.000
BUKU BESAR PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN 20X1
Kode Rekening :1.1.2
Nama Rekening : Pendapatan Retribusi Daerah
Tgl
Refr.
1
2
JP-14
No.
STS
3
0038
Ur ai an
4
Saldo Awal (pindahan)
Penerimaan
retribusi
atas
penggantian biaya cetak KTP
Debit
Rp
5
Kredit
Rp
6
-
-
Saldo
Rp
7
125.000.000,
-
2.250.000
127.250.000
BUKU BESAR PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN 20X1
Kode Rekening : 1.1.4
Nama Rekening : Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
Tgl
Refr.
1
2
JP-14
No.
STS
3
0039
Ur ai an
4
Saldo Awal (pindahan)
Penerimaan
angsuran
penjualan Rumah Dinas
Debit
Rp
5
Kredit
Rp
6
-
-
Saldo
Rp
7
43.000.000,
-
20.000.000
63.000.000
4.2 Posting ke Buku Besar pengeluaran Belanja
Posting ke dalam buku besar pengeluaran belanja dapat dilihat pada contoh
berikut.
I lustrasi….. Posting ke dalam Buku Besar Pengeluaran
BUKU BESAR PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 20X1
Kode Rekening : 2.1.1.xx.xx.1
Nama Rekening : Belanja Pegawai-Administrasi Umum
108
Tgl
Refr
2
No.
SKO
3
No.
SPM
4
No.
Cek
5
1
JK-17
012
042
000
5
Ur ai an
6
Saldo Awal
Gaji pokok
Tunj. Keluarga
Tunj. Jabatan
Tunj. Jabatan
Tunj. Beras
Tunj. PPh
Debit
Rp
7
100.000.000
25.000.000
15.000.000
20.000.000
12.500.000
7.500.000
Kredit
Rp
8
-
Saldo
Rp
9
1.365.000.000
1.465.000.000
1.490.000.000
1.505.000.000
1.525.000.000
1.645.500.000
1.653.000.000
Akuntansi Pemerintah Daerah
I lustrasi ….. Posting ke dalam Buku Besar Pengeluaran
BUKU BESAR PENGELUARAN
TAHUN ANGGARAN 20X1
Kode Rekening : 2.3.x.xx.xx.01
Nama Rekening : Belanja Modal
4.3
Tgl
Refr
No.
SKO
No.
SPM
No.
Cek
Ur ai an
Debit
Rp
1
2
3
4
5
6
Saldo Awal
Pembelian mobil
minibus Kijang
Pembayaran
kontrak jalan
Pembelian meja
kerja
7
JK-17
005
015
-
JK-17
008
063
-
JK-17
010
045
008
Kredit
Rp
Saldo
Rp
-
8
-
9
255.000.000
130.000.000
-
385.000.000
250.000.000
-
633.000.000
4.500.000
-
637.500.000
Posting ke Buku Besar Perkiraan-perkiraan Neraca
Posting ke dalam buku besar perkiraan neraca, dapat diilustrasikan berikut ini.
I lustrasi ….. Posting ke dalam Buku Besar Perkiraan Neraca
Nama Rekening : Kas di Kas Daerah
4.1.01
Tgl
Keterangan
Ref
Kode Rekening :
Debet
Kredit
Saldo
Debet
Saldo awal
Belanja pegawai :
- Gaji Pokok
- Tunj. Keluarga
- Tunj. Fungsional
- Tunj. Beras
- Tunj. PPh
Penerimaan pajak hotel
Pembelian Kendaraan Kj
Penerimaan pajak hibrn
Pembelian ATK
Bayar biaya listrik
Penerimaan pjk galian C
Pembelian Tanah dan
Bangunan di Jl. Abadi
Retribusi biaya ctk KTP
Pembelian meja kerja
Angsuran Rumah Dinas
Penerimaan Pjk Reklame
Pengembalian pjk hotel
Jumlah
Nama Rekening : Piutang Pajak
4.1.04
Tgl
Keterangan
JK-17
JK-17
JK-17
JK-17
JK-17
JP-14
JK-17
JP-14
JK-17
JK-17
JP-14
JK-17
JP-14
JK-17
JP-14
JP-14
JP-14
Kredit
12.500.000
13.000.000
4.100.000
100.000.000
25.000.000
15.000.000
12.500.000
7.500.000
130.000.000
5.250.000
3.750.000
-
650.000.000
650.000.000
550.000.000
525.000.000
510.000.000
497.500.000
490.000.000
502.500.000
372.500.000
385.500.000
380.250.000
376.500.000
380.600.000
2.250.000
20.000.000
1.500.000
53.350.000
250.000.000
4.500.000
500.000
554.000.000
130.600.000
132.850.000
128.350.000
148.350.000
149.850.000
149.350.000
149.350.000
-
Kode Rekening :
Ref
Debet
Kredit
Saldo
Debet
Saldo awal
Tagihan pajak hiburan
-
JU-7
13.000.000
-
32.750.000
45.750.000
Kredit
-
109
Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik
Nama Rekening : Aset Tetap - T a n a h
4.3.01
Tgl
Keterangan
Ref
Kode Rekening :
Debet
Kredit
Saldo
Debet
Saldo awal
Pembelian Tanah
Jalan Abadi
di
Kredit
-
-
2.300.000.000
-
100.000.000
-
2.400.000.000
-
JU-7
Nama Rekening : Aset Tetap - Gedung & Bangunan
4.3.06
Tgl
Keterangan
Ref
Debet
Kode Rekening :
Kredit
Saldo
Debet
Saldo awal
Pembelian Bangunan di
Jalan Abadi
Kredit
-
-
4.300.000.000
-
150.000.000
-
2.450.000.000
-
JU-7
Nama Rekening : Aset Tetap - Peralatan dan Mesin
4.3.08
Tgl
Keterangan
Ref
Debet
Kode Rekening :
Kredit
Saldo
Debet
Saldo awal
Pembelian minibus kjg
Pembelian meja kantor
Diterima
sumbangan
buldozer dari pusat
JU-7
JU-7
130.000.000
4.500.000
JU-7
175.000.000
Nama Rekening : Tagihan Penjualan Angsuran
4.5.01
Tgl
Keterangan
Ref
Debet
Kredit
-
775.000.000
905.000.000
909.500.000
-
-
1.084.500.000
-
Kode Rekening :
Kredit
Saldo
Debet
Saldo Awal
Pelunasan angsuran
-
JU-7
Nama Rekening : Utang kepada Pemerintah Pusat
5.2.1.03
Tgl
Keterangan
Ref
Debet
20.000.000
Kredit
150.000.000
130.000.000
-
Kode Rekening :
Kredit
Saldo
Debet
Saldo Awal
Penerimaan Utang dari
Pemerintah Pusat
JU-7
Nama Rekening : Cadangan untuk Piutang
6.2.01
Tgl
Keterangan
Ref
-
Kredit
-
5.000.000.000
5.000.000.000
Kode Rekening :
Debet
Kredit
Saldo
Debet
Saldo Awal
Pencadangan utk pajak
Hiburan
Piutang telah diterima
Pelunasan
angsuran
Rumah Dinas
JU-7
-
13.000.000
JU-7
13.000.000
-
-
33.000.000
JU-7
20.000.000
-
-
33.000.000
Nama Rekening : Diinvestasikan dalam Aset Tetap
6.2.02
Tgl
Keterangan
Ref
Debet
110
Kredit
-
33.000.000
46.000.000
Kode Rekening :
Kredit
Saldo
Akuntansi Pemerintah Daerah
Debet
Saldo awal
Pembelian Minibus
Pembelian Tanah dan
Bangunan
Hibah Alat Berat
Pembelian Meja kantor
JU-7
-
130.000.000
-
JU-7
JU-7
JU-7
-
250.000.000
175.000.000
4.500.000
-
815.000.000
990.000.000
994.500.000
Nama Rekening : Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Saldo Awal
Pelunasan
Piutang
Angsuran Rmh Dinas
Kredit
435.000.000
565.000.000
JU-7
Kode Rekening : 6.2.03
Debet
Kredit
-
-
-
210.000.000
20.000.000
-
-
190.000.000
5. Pencatatan Transaksi ke dalam Buku Pembantu ( Subsidiary ledger)
Buku pembantu adalah suatu buku atau formulir yang memberikan informasi
lebih rinci dari perkiraan-perkiraan yang ada dalam buku besar. Contoh salah satu
buku besar pembantu untuk perkiraan Aset Tetap.
Dimisalkan terdapat transaksi sebagai berikut :
Tanggal
Keterangan
Jumlah
Dibeli tunai Bulldozer
Dibeli : 1 unit Zebra Espass
1 unit Toyota Kijang
Dibeli 1 unit peralatan Keselamatan Kerja
Dibeli 1 unit Komputer Pentium 4
Dibeli 1 unit Vacum Cleaner
Dibeli 1 unit Telepon dan Facsmile
324.000.000,00
89.000.000,00
135.000.000,00
35.000.000,00
5.500.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
Transaksi keuangan tersebut, selain dicatat dalam jurnal dan buku besar, juga
dicatat dalam buku besar pembantu.
I lustrasi ……. Pencatatan ke dalam Buku Pembantu
PEMERINTAH PROPINSI/ KABUPATEN/ KOTA .....................
BUKU BESAR PEMBANTU PERALATAN dan MESIN
Kode Rekening : 4.3.09
Unit Kerja
: Dinas Pekerjaan Umum
Kode Unit Kerja : XX.XX.XX
Perkiraan :
Perkiraan :
Perkiraan :
Alat Berat
Alat Angkut
Alat Kantor &
Tgl
Kode Rek.:
Kode Rek.:
Rmh Tangga
4.3.08.01
4.3.09.01
Kode Rek.:
4.3.12.01
1
2
3
4
324.000.000
-
224.000.000
-
5.500.000
3.000.000
Perkiraan :
Alat Studio &
Komunikasi
Kode Rek.:
4.3.13.01
5
4.000.000
Perkiraan :
Keselamatan
Kerja
Kode Rek.:
4.3.19.01
6
35.000.000
-
Jumlah
7
324.000.000
224.000.000
35.000.000
5.500.000
7.000.000
111
Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik
324.000.000
224.000.000
8.500.000
4.000.000
35.000.000
595.500.000
PENDAPATAN
Misalnya, sesuai dengan Perda tentang APBD tahun 20X1 sisi anggaran
pendapatan dan alokasinya sesuai dengan SKO yang diterbitkan serta realisasi
pendapatannya dalam tahun anggaran bersangkutan adalah sebagai berikut :
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 20X1 :
No
Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Anggaran
Pajak Derah
Retribusi Daerah
Asli Daerah Lainnya
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Hibah
Lain-lain
Jumlah
20.000.000
15.000.000
9.000.000
7.500.000
35.000.000
27.000.000
12.000.000
6.000.000
131.500.000
Realisasi
21.000.000
18.000.000
11.000.000
6.000.000
35.000.000
27.000.000
10.000.000
8.000.000
136.000.000
Dari anggaran pendapatan tersebut di atas, berdasarkan OKA/ SKO dialokasikan
kepada dinas/ satuan kerja sebagai berikut :
Alokasi Anggaran Pendapatan :
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Keterangan
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Setda
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Asli Daerah Lainnya
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Hibah
Lainnya
Jumlah
Dinas
Kesehatan
10.000.000
4.000.000
0
0
15.000.000
20.000.000
7.000.000
6.000.000
62.000.000
Dinas
Pendidikan
3.000.000
0
5.500.000
5.000.000
0
7.000.000
0
0
20.500.000
7.000.000
11.000.000
3.500.000
2.500.000
20.000.000
0
5.000.000
0
49.000.000
Selama tahun anggaran berjalan dan diakhir tahun anggaran, ternyata realisasi
pendapatan dari dinas-dinas tersebut adalah sebagai berikut :
Realisasi Pendapatan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
112
Keterangan
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Pendapatan
Pajak Derah
Retribusi Daerah
Asli Daerah Lainnya
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Hibah
Lainnya
Jumlah
Setda
8.000.000
6.000.000
0
0
15.000.000
20.000.000
6.000.000
8.000.000
63.000.000
Dinas
Kesehatan
6.000.000
0
7.000.000
4.000.000
0
7.000.000
0
0
24.000.000
Dinas
Pendidkan
7.000.000
12.000.000
4.000.000
2.000.000
20.000.000
0
4.000.000
0
49.000.000
Jumlah
21.000.000
18.000.000
11.000.000
6.000.000
35.000.000
27.000.000
10.000.000
8.000.000
136.000.000
Akuntansi Pemerintah Daerah
Dari data-data yang tersedia di atas, maka jurnal yang harus dibuat adalah sebagai
berikut :
Pencatatan pada saat terbitnya Perda APBD
Jurnal yang dibuat pada saat Perda APBD disahkan adalah menyangkut perkiraanperkiraan Estimasi Pendapatan, yaitu dengan jurnal sebagai berikut :
No
Kode
Perkiraan
1.
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
Keterangan
Estimasi Pendapatan Pajak Daerah
Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah
Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya
Estimasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak
Estiamsi Pendapatan Dana Alokasi Umum
Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Estimasi Pendapatan Hibah
Estimasi Pendapatan Lainnya
Surplus/ Defisit Tahun Berjalan
Debet
Kredit
20.000.000
15.000.000
9.000.000
7.500.000
35.000.000
27.000.000
12.000.000
6.000.000
131.500.000
Pencatatan pada saat terbitnya SKO atau Otorisasi Kredit Anggaran ( OKA)
Pada saat diterbitkannya SKO yaitu alokasi anggaran kepada unit pelaksana
anggaran, maka perkiraan yang terpengaruh dengan adanya transaksi tersebut
adalah Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan dan Alokasi Estimasi Pendapatan.
No
Kode
Perkiraan
1.
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
Keterangan
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Est.
Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Setda
Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Din Kes
Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Dinas Pend
Pendpt. Retribusi Daerah yg Dialokasikan-Setda
Pendpt. Retribusi Daerah yg Dialokasikan-Din Pend
Pendpt. Asli Daerah Lainnya yg Dialokasikan-Din Kes
Pendpt. Asli Daerah Lainnya yg Dialokasikan-Din Pend
Pendpt. Dana Bagi Hasil Pajak yang Dialokasikan
- Din Kes
Est. Pendpt. Dana Bagi Hasil Pajak yang Dialokasikan
- Din Pend
Est. Pendpt. Dana Alokasi Umum yg Dialokasikan-Setda
Est. Pendpt. Dana Alokasi Umum yg Dialokasikan-Din
Pend
Est. Pendpt. Dana Alokasi Khusus yg Dialokasikan-Setda
Est. Pendpt. Dana Alokasi Khusus yg Dialokasikan-Din Kes
Est. Pendpt. Hibah yang Dialokasikan - Setda
Est. Pendpt. Hibah yang Dialokasikan – Din Pend
Est. Lain-lain Pendapatan yang Dialokasikan-Setda
Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah
Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah
Alokasi Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya
Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak
Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum.
Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah
Alokasi Estimasi Pendapatan Lainnya
Debet
Kredit
10.000.000
3.000.000
7.000.000
4.000.000
11.000.000
5.500.000
3.500.000
5.000.000
2.500.000
15.000.000
20.000.000
20.000.000
7.000.000
7.000.000
5.000.000
6.000.000
20.000.000
15.000.000
9.000.000
7.500.000
35.000.000
27.000.000
12.000.000
6.000.000
113
Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik
Dari jurnal di atas maka dapat diketahui bahwa setelah SKO diterbitkan dan
anggaran dialokasikan ke masing-masing unit kerja pelaksana anggaran maka
perkiraan Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan akan di debet sebesar alokasi
anggaran pendapatan ke masing-masing unit kerja sedangkan perkiraan lawannya
adalah Alokasi Estimasi Pendapatan.
Pencatatan pada saat terjadinya realisasi penerimaan pendapatan
Jurnal untuk mencatat adanya penerimaan pendapatan pada Kas Daerah dalam
tahun anggaran berjalan sesuai dengan realisasi seperti tersebut di atas adalah
sebagai berikut :
No
Kode
Perkiraan
1.
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
Keterangan
Kas di Kas Daerah
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Asli Daerah Lainnya
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Dana Alokasi Umum
Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Pendapatan Hibah
Pendapatan Lainnya
Debet
Kredit
137.000.000
21.000.000
18.000.000
11.000.000
6.000.000
37.000.000
26.000.000
10.000.000
8.000.000
Dari jurnal tersebut di atas terlihat bahwa pada saat realisasi penerimaan
pendapatan, jumlah yang dijurnal adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh Kas
Daerah.
Jurnal Penutup
Jurnal penutup dibuat apabila tahun anggaran berakhir yaitu pada saat akan
disusunnya laporan keuangan pemerintah daerah. Jurnal penutup pada dasarnya
adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menihilkan saldo-saldo perkiraan pendapatan,
belanja dan pembiayaan apabila akan dimulai pencatatan data akuntansi untuk
tahun anggaran berikutnya.
Jurnal penutup yang harus dibuat adalah :
No
Kode
Perkiraan
1.
Debet
Kredit
Penutupan Estimasi Pendapatan :
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
114
Keterangan
Alokasi Estimasi Pendapatan. Pajak Daerah
Alokasi Estimasi Pendapatan. Retribusi Daerah
Alokasi Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya
Alokasi Est. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak
Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum.
Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah
Alokasi Estimasi Pendapatan Lainnya.
Estimasi Pendapatan Pajak Daerah
Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah
Estimasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya
Estimasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak
Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum
Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Estimasi Pendapatan Hibah
20.000.000
15.000.000
9.000.000
7.500.000
35.000.000
27.000.000
12.000.000
6.000.000
20.000.000
15.000.000
9.000.000
7.500.000
35.000.000
27.000.000
12.000.000
Akuntansi Pemerintah Daerah
xx.xx
Estimasi Pendapatan Lainnya
6.000.000
.
2.
Penutupan Realisasi Pendapatan :
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
xx.xx
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Asli Daerah Lainnya
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Dana Alokasi Umum
Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Pendapatan Hibah
Pendapatan Lainnya
Est. Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Setda
Est. Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Din Kes
Est. Pendpt. Pajak Daerah yg Dialokasikan-Din Pend
Est. Pendpt. Retribusi Daerah yg DialokasikanSetda
Est. Pendpt. Retribusi Daerah yg DialokasikanDinPend
Est. Pendpt. AD Lainnya yg Dialokasikan-DinKes
Est. Pendpt. AD LAinnya yg Dialokasikan-Din Pend
Est. Pendpt. Dana Bagi Hasil Pajak-Din Kes
Est. Pendpt. Dana Bagi Hasil Pajak- Din Pend
Est. Pendpt. Dana Alokasi Umum yg Dialok.-Setda
Est. Pendpt. Dana Alokasi Umum yg Dialok.-Di Pend
Est. Pendpt. Dana Alokasi Khusus yg Dialok.-Setda
Est. Pendpt. Dana Alokasi Khusus yg Dialok.-Din Kes
Est. Pendpt. Hibah yang Dialokasikan - Setda
Est. Pendpt. Hibah yang Dialokasikan – Din Pend
Est. Pendapatan Lainnya yang Dialok. - Setda
Surplus/ Defisit Tahun Berjalan
21.000.000
18.000.000
11.000.000
6.000.000
37.000.000
26.000.000
10.000.000
8.000.000
10.000.000
3.000.000
7.000.000
4.000.000
11.000.000
5.500.000
3.500.000
5.000.000
2.500.000
15.000.000
20.000.000
20.000.000
7.000.000
7.000.000
5.000.000
6.000.000
4.500.000
Jurnal pertama dibuat untuk menutup perkiraan Estimasi Pendapatan dan Alokasi
Estimasi Pendapatan. Nilai yang dicantumkan dalam perkiraan tersebut adalah
jumlah anggaran masing-masing perkiraan. Jurnal kedua dibuat untuk menutup
perkiraan realisasi Pendapatan dengan lawan perkiraannya Estimasi Pendapatan
yang Dialokasikan. Perkiraan pendapatan dicatat sesuai dengan jumlah realisasinya
sedangkan perkiraan Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan dicatat dengan jumlah
anggaran yang dialokasikan ke masing unit kerja pelaksana anggaran. Sesuai
dengan data yang tersedia, terjadi selisih lebih penerimaan pendapatan dengan
anggarannya. Selisih ini kemudian dibukukan dalam perkiraan Surplus/ Defisit Tahun
Berjalan. Perkiraan ini akan di debet bila terjadi selisih kurang antara realisasi
pendapatan dengan anggarannya.
Koreksi Kesalahan
Koreksi kesalahan atas akuntansi anggaran dan realisasi pendapatan dapat timbul
dari hal-hal sebagai berikut :
• Adanya Revisi APBD yang merubah jumlah anggaran pendapatan baik itu
menambah ataupun mengurangi anggaran pendapatan. Urut-urutan ayat jurnal
untuk pembetulan adanya revisi ini sama dengan pada saat APBD disahkan dan
diterbitkan SKO-nya dimana jumlah yang dicatat dalam setiap perkiraan
pendapatan akhirnya akan sama dengan jumlah anggaran yang tercantum dalam
Revisi APBD.
115
Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Praktik
• Adanya koreksi atas pendapatan karena kesalahan perhitungan sehingga perlu
dilakukan pembetulan atas jumlah realisasi pendapatan yang diterima. Koreksi
kesalahan semacam ini dapat terjadi sebelum atau sesudah laporan keuangan
tahun anggaran bersangkutan diterbitkan dimana jurnal koreksi untuk kedua jenis
kesalahan tersebut akan berbeda perlakuannya.
- Sebelum laporan keuangan diterbitkan.
Jurnal koreksi untuk memperbaiki kesalahan ini adalah dengan pembetulan
pada perkiraan pendapatan yang bersangkutan.
- Sesudah laporan keuangan diterbitkan.
Jurnal koreksi untuk memperbaiki kesalahan dalam perkiraan pendapatan ini
adalah dengan membuat jurnal koreksi pada pos Ekuitas Dana Lancar yaitu
perkiraan SiLPA.
I lustrasi koreksi kesalahan pada perkiraan pendapatan.
• Sebelum laporan keuangan diterbitkan.
Misalnya, terhadap peneriman pendapatan pajak daerah yang berasal dari bea
balik nama kendaraan bermotor setelah dilakukan perhitungan ternyata
pendapatan tersebut terlalu besar diterima sejumlah Rp. 130.000.000,00. Apabila
terjadi realisasi pengembalian kelebihan penerimaan tersebut maka jurnal yang
harus dibuat adalah :
No
Kode
Perkiraan
1.
xx.xx
xx.xx
Keterangan
Pendapatan Pajak Daerah
Kas di Kas Daerah
Debet
Kredit
130.000.000
130.000.000
• Sesudah laporan keuangan diterbitkan
Apabila kesalahan ditemukan setelah laporan keuangan diterbitkan hal ini berarti
kesalahan diketahui pada tahun anggaran berikutnya. Misalnya, setelah dilakukan
perhitungan ternyata Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer dari pemerintah
pusat masih kurang diterima oleh pemerintah daerah sehingga terdapat
kekurangan penerimaan DAU. Besarnya jumlah DAU yang belum diterima adalah
Rp. 250.000.000,00. Ayat jurnal yang harus dibuat apabila terjadi realisasi
transfer DAU dari pusat adalah :
No
Kode
Perkiraan
1.
xx.xx
xx.xx
Keterangan
Kas di Kas Daerah
SiLPA
Debet
Kredit
250.000.000
250.000.000
BELANJA
Misalnya, sesuai dengan Perda tentang APBD tahun 20X1 sisi anggaran belanja serta
alokasinya sesuai dengan SKO yang diterbitkan, jumlah anggaran belanja
pemerintah daerah adalah sebagai berikut :
116
